Sekda Gorut Membuka Rakor Pokja Pengawasan dan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2024

Sekretaris Daerah Gorontalo Utara (Sekda Gorut) Suleman Lakoro membuka rapat koordinasi kelompok kerja (Rakor Pokja) Pengawasan dan Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2024 di Gorontalo Utara, di Sakinah Meeting Room, Selasa (17/9).

Di awal sambutannya, Sekda Suleman menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu Gorontalo Utara yang menggelar rapat koordinasi ini

“Karena rakor ini adalah untuk mengkoordinasikan semua pelibatan Pokja di dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Gorontalo Utara dalam hal ini pengawasan dan dukungan administrasi,” ungkap Sekda.

Ada 4 pokja sesuai tupoksi masing-masing yang dibentuk Bawaslu. Pertama, Pokja Sentra Gakkumdu.

“Tentunya ini gabungan dari personil-personil yang berasal dari penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan,” imbuhnya.

Kemudian Pokja Netralitas ASN. Ini kaitan dengan disiplin ASN. Walaupun dijelaskan Sekda Suleman, ASN tidak dicabut hak pilihnya, masih mempunyai hak pilih, namun nanti akan digunakan pada saat di TPS nanti.

Oleh karena itu, Ia berharap kepada jajaran ASN dari PNS dan PPPK untuk berperilaku netral, memposisikan diri netral dalam pelaksanaan pilkada ini.

“Makanya, saya sudah wanti-wanti kepada seluruh ASN di lingkungan Pemkab Gorut,” tukas Sekda.

Disampaikannya, ketika seorang ASN pernah disanksi disiplin ASN dan itu tidak melihat apa ringan, sedang maupun berat, ketika akan mengurus pangkat pengabdian, maka harus menyatakan tidak pernah dihukum atas pelanggaran disiplin pegawai.

“Kalau pernah dihukum, maka pangkat pengabdian itu tidak akan didapat,” tegasnya.

Oleh karena itu, Sekda Suleman mengajak kepada setiap ASN untuk bersifat netral.

“Walupun kita yakin dan percaya ada pilihan masing-masing, silakan kita punya pilihan sesuai dengan keinginan kita masing-masing,” jelasnya.

Selanjutnya Pokja Kampanye dan Pokja lainya yang dibentuk.

“Jadi, rapat koordinasi hari ini itu untuk bagaimana kita mensinergikan pokja-pokja ini dengan satu tujuan yaitu bagaimana pilkada itu bisa sukses tanpa cacat, tanpa ada pelanggaran-pelanggaran,” terang Sekda.

“Ini yang kita harapkan sebagai idealisme seperti itu. Namun, pasti ada juga persoalan-persoalan, tapi insya Allah persoalan-persoalan itu diselesaikan dengan elegan, sehingga tidak menyisakan persoalan-persoalan ketika selesai pilkada nanti,” sambungnya.

Pada dasarnya, Sekda Suleman menjelaskan, Pokja dibentuk sebagai bentuk dukungan terhadap kerja-kerja Bawaslu.

“Karena biar bagaimana pun Bawaslu sebagai badan pengawas tidaklah sempurna ketika tidak dibantu oleh unsur-unsur terkait lainnya di luar Bawaslu. Nah, kita ini yang akan dilibatkan sebagai kelompok kerja di masing-masing pokja,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Sekda Suleman, dengan terbentuk Pokja ini akan lebih memaksimalkan kinerja Bawaslu.

“Artinya lebih meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan ketika tahapan pilkada ini sudah dimulai,” tandasnya.

Yang hadir pada Rakor Pokja tersebut Ketua Bawaslu Gorut Ronal Ismail, Anggota Bawaslu Fadli Bukoting, unsur-unsur terkait seperti dari Polres Gorut, Kejaksaan Negeri Gorut dan Kodim 1314/Gorut serta OPD terkait lainnya diantaranya Kaban BKPP Dahlan Wante, Kakan Satpol dan Kebakaran Badar Pakaya, pihak Kesbangpol, Dinas Perhubungan dan unsur terkait lainnya. (Kominfo-Gorut)