Pj Bupati Pimpin HLM TPID Gorontalo Utara, Ini yang Dibahas

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pemkab Gorut) dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan High Level Meeting (HLM) dalam upaya menjaga kestabilan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Gorontalo Utara menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Kamis (12/11).

Penjabat (Pj) Bupati Gorontalo Utara Sila N Botutihe hadir langsung memimpin HLM yang dilaksanakan di Graha Anbril Desa Moluo, Kecamatan Kwandang.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, diantaranya unsur Kodim 1314/Gorontalo Utara, Polres Gorontalo Utara dan Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Hadir juga Kepala BPS Gorontalo Utara Depit Rudianto, Asisten II Setda Gorut Ayis Yusuf, Insepektur Daerah Azhar Hasana, serta pimpinan OPD yang tergabung dalam TPID Gorut

Dalam penjelasannya, Pj Bupati Sila Botutihe mengatakan, selain dalam rangka menjaga kestabilan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Gorontalo Utara menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), HLM ini juga dalam upaya pengendalian inflasi yang memang menjadi tugas bersama pemerintah daerah termasuk forkopimda.

“Oleh karena itu, saya ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan kondisi ketersediaan dan keterjangkauan pangan kita, khususnya menghadapi HBKN di akhir tahun. Sehingga kita bisa menyiapkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi gejolak, terutama pada inflasi,” tuturnya.

Di awal pembahasan, Pj Bupati yang juga sebagai salah seorang narasumber memaparkan kondisi inflasi di Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini ketersediaan bahan pokok, terutama di bulan Desember.

Selanjutnya beberapa pihak terkait menginformasikan serta memberi saran terhadap upaya penanganan yang perlu dilakukan.

Dalam HLM itu terungkap beberapa kondisi bahan pokok yang ada. Untuk komoditas beras masih aman, begitu juga dengan stok cabai. Namun, untuk minyak goreng ketersediaan yang ada mulai menipis, sehingga perlu diantisipasi.

Dan upaya yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan strategi 4 K. Untuk keterjangkauan harga, adanya bantuan bahan pangan untuk penanganan daerah rawan pangan, melakukan gerakan pasar murah, pasar murah bersubsidi, perluasan Kerja Sama Antar Daerah dan untuk ketersediaan pasokan, penyaluran bantuan benih sayur dan polibek, gerakan silakan menanam dan lain sebagainya. (Kominfo-Gorut)